Informasi Berkala

Home > Keterbukaan Informasi > Informasi Berkala

NOINFORMASILINK KONTEN
1Tugas dan fungsi pokok perusahaan
2Maksud dan tujuan pendirian perusahaan
3Informasi jenis kegiatan usaha
4Jangka waktu pendirian perusahaan
5Permodalan perusahaan
6Pemegang saham perusahaan
7Dewan Direksi
8Dewan Komisaris
9LHKPN pimpinan tertinggi perusahaan
10LHKPN pejabat struktural
11Hasil penilaian oleh auditor eksternal & lembaga pemeringkat
12Sistem alokasi dan remunerasi Direksi dan Komisaris
13Mekanisme penetapan Direksi dan Komisaris
14Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik
15Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik
16Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang
17Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan
18Informasi perubahan tahun fiskal perusahaan
19Kegiatan penugasan pemerintah
20Program-program perusahaan tahun 2024
21Program-program perusahaan yang sedang berlangsung di tahun 2024
22Ringkasan kinerja atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan beserta capaiannya
23Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2023
24Laporan Keuangan Tahun 2023 (audited)
25Laporan neraca laba rugi Tahun 2023 (audited)
26Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tahun 2023 (audited)
27Informasi keuangan lainnya di tahun 2024
28Rencana umum pengadaan barang dan jasa tahun 2024
29Pengumuman paket tertinggi pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 yang telah selesai tender
30Paket tertinggi pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 dengan status tahap tender
31Daftar Informasi Publik (DIP) perusahaan
32Informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian
33Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa
34Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi
35Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;
36Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik
37Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak
38Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.
39Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat perusahaan
40
Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari perusahaan