Warga membeli beras saat operasi pasar murah SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pasar) di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin (26/2/2024). Foto: Erlangga Bregas Prakoso/Antara Foto
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa meskipun harga beras di pasar masih tergolong tinggi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif.
Salah satunya adalah dengan melaksanakan operasi pasar atau penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar hingga akhir tahun.
Amran menyebut, pemerintah telah menyiapkan total stok sebanyak 1,3 juta ton untuk mendukung operasi pasar. Jumlah ini dinilai jauh lebih besar dibandingkan periode sebelumnya, yang belum pernah mencapai angka tersebut.
“Stok (beras) kita banyak nih, kita operasi pasar itu sampai Desember kita siapkan. ltu biasanya stok kita tidak kuat, (Tapi sampai Desember) kita siapkan 1,3 juta ton, untuk (bansosnya) 300 ribu (stok),” ucap Amran usai konferensi pers di kantornya, Kamis (7/8).
Dia mengatakan operasi pasar ini udah direncanakan untuk berlangsung hingga Desember 2025. Kata Amran, selama harga beras masih tinggi, pemerintah akan terus menjalankan operasi pasar.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). Foto: Najma Ramadhanya/kumparan
“Operasi pasar nggak diperpanjang, memang kita rencanakan selama harga naik kita operasi pasar terus. Jadi, dulu mana pernah ada operasi pasar (beras) 1,3 juta ton? Jadi operasi pasar jalan terus,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arif Prasetyo Adi, mengatakan pihaknya telah mendistribusikan beras Bulog atau SPHP. Per 5 Agustus 2025, penyalurannya mencapai 192,4 ribu ton atau 12,8 persen dari total target 1,3 juta ton.
“Jadi pemerintah tetap ada dan konsisten untuk melindungi masyarakat, utamanya dalam menjaga stabilitas dan juga ketersediaan beras itu sendiri bagi masyarakat,” kata Arief melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (7/8).
Arief mengatakan SPHP merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk meredam harga beras yang kian melambung akibat produksi menurun.
