Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi, terutama di tengah tantangan ekonomi global saat ini.
KabarBaik.co – Perum Bulog bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menyalurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 60.963,4 ton di Provinsi Jawa Timur. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi, terutama di tengah tantangan ekonomi global saat ini.
Penyaluran bantuan berlangsung serentak di berbagai daerah, termasuk di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, pada Kamis (24/7). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penugasan resmi Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Bulog melalui Surat Tugas Nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tertanggal 4 Juli 2025.
Wakil Pimpinan Wilayah Bulog Jatim, Cory Trisilawaty menjelaskan bahwa alokasi bantuan pangan di Jawa Timur mencapai 3.048.170 Keluarga Penerima Bantuan (KPM). Masing-masing KPM menerima 10 kilogram beras per bulan. Karena bantuan ini disalurkan sekaligus untuk bulan Juni dan Juli, maka total volume beras yang dibagikan mencapai 60.963,4 ton.
Hingga 23 Juli 2025, realisasi penyaluran di Jatim telah mencapai 23.966 ton, atau sekitar 40 persen dari total alokasi. Di Kota Surabaya sendiri, jumlah penerima mencapai 42.315 KPM dengan total kuota dua bulan sebesar 846,3 ton beras.
“Khusus di Kelurahan Sememi hari ini kami salurkan sebanyak 1,1 ton beras untuk 56 KPM. Ini bagian dari upaya kami menjangkau hingga ke tingkat kelurahan,” ujar Cory.
Selain bantuan langsung, Bulog juga mendapat tugas dari Bapanas untuk menyalurkan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Penyaluran dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari pedagang di pasar tradisional, koperasi desa, hingga BUMN dan institusi pemerintahan, termasuk TNI dan Polri.
“Sinergi melalui program pangan murah, beras SPHP, dan bantuan langsung ini menjadi strategi penting untuk menjaga harga tetap stabil dan akses pangan tetap terjangkau,” tegas Cory.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jatim, Joko Irianto, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah pada triwulan kedua 2025, yang berbasis pada data sosial ekonomi nasional.
“Setiap KPM menerima 10 kilogram beras per bulan. Di Sememi saja, hari ini 56 KPM menerima total 1.120 kg. Ini bukti nyata bahwa bantuan menjangkau langsung masyarakat di lapisan terbawah,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa penyaluran beras SPHP bertujuan menahan laju inflasi akibat tren kenaikan harga beras. Untuk Jawa Timur, target penyaluran SPHP hingga Desember 2025 mencapai 173.689.467 kilogram.
“Di Sememi, hari ini tersedia 1,5 ton beras SPHP yang dijual dengan harga Rp 12.500 per kg atau Rp 60.000 per 5 kg. Komoditas lain seperti gula dan MinyaKita juga tersedia,” tambahnya.
Dukungan dari jajaran TNI juga sangat penting dalam pelaksanaan program ini. Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kasdam Brigjen TNI Terry Tresna Purnama, menekankan bahwa ketahanan pangan adalah bagian integral dari sistem pertahanan negara.
“Kita menghadapi dinamika global yang memengaruhi distribusi dan ketersediaan bahan pokok. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor sangat penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan,” ujarnya.
Kodam V/Brawijaya, lanjutnya, berkomitmen aktif mendampingi petani, membantu distribusi, dan memberikan edukasi pangan. Ia juga menyebutkan capaian distribusi bantuan di beberapa daerah telah mencapai 100 persen, seperti di Kota Blitar, Kota Kediri, dan Kota Mojokerto.
Namun, masih ada daerah dengan capaian rendah, seperti Kabupaten Probolinggo (2,73 persen), Kabupaten Mojokerto (13,54 persen), dan Kabupaten Malang (3,10 persen).
“Kami instruksikan seluruh jajaran Kodim untuk mempercepat penyaluran agar bantuan tepat sasaran dan tepat waktu,” tegas Brigjen Terry.
Menurutnya, selain menjaga stabilitas harga, program ini juga bertujuan mencegah kerawanan pangan dan potensi gejolak sosial.
“Ini juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kemandirian pangan berbasis kearifan lokal,” ujarnya.
Kegiatan di Sememi menjadi gambaran nyata sinergisitas antara Bulog, TNI, dan Pemerintah Provinsi dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat. Program ini tidak hanya meringankan beban masyarakat miskin, tetapi juga menjadi bagian penting dari fondasi ketahanan pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.
