JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memutuskan memperpanjang bantuan sosial (bansos) berupa bantuan pangan beras menjadi 6 bulan di 2025, dari sebelumnya hanya 2 bulan. Bansos ini menyasar 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Meski begitu, penyaluran bansos beras akan dihentikan sementara pada Maret-April 2025, yang sekaligus bertepatan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, bansos beras untuk dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025, akan dibagikan oleh Bulog, di mana setiap KPM akan menerima 10 kilogram (kg) per bulan. “Januari-Februari sudah, akan dibagikan oleh Bulog. Tapi sesuai keputusan ratas (rapat terbatas) ditambahkan 4 bulan lagi, jadi 6 bulan,” ujarnya dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Namun, untuk 4 bulan tambahan, pemerintah belum memutuskan waktu penyalurannya. Zulhas bilang, akan dilakukan rapat kembali untuk menentukan waktu yang tepat penyaluran bansos beras setelah Januari-Februari 2025.
Menurut dia, penyaluran bansos beras tidak akan dilakukan saat adanya panen raya, terutama di Maret-April yang merupakan puncak panen. Hal ini untuk mencegah terganggunya harga beras di pasaran. “Nanti kami akan rapat, lihat panennya. Kalau sudah mulai musim kemarau, paceklik, itu baru akan dibagi. Oleh karena itu, kapan yang 4 bulan itu nanti akan diputuskan,” kata Zulhas.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, penambahan alokasi bansos beras diputuskan dalam rapat terbatas yang digelar 30 Desember 2024 lalu. Tujuannya menjaga keseimbangan hulu dan hilir. Penambahan alokasi bansos beras menjadi 6 bulan diusulkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada rapat tersebut. “Pemerintah bersama Bulog siap mendistribusikan total enam bulan alokasi dan total berasnya 960 ribu ton kepada 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) pada 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan kemarin dalam Ratas,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024).
Di sisi lain, dalam mendistribusikan bansos beras, pemerintah terus mempertajam database penerima bantuan pangan. Database penerima bansos beras pada 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas). Rinciannya, 15,6 juta penerima bantuan pangan desil 1 dan 2, serta 400.000 penerima bantuan pangan dengan perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.