RM.id Rakyat Merdeka – Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, Polri bersama Perum BULOG bergerak cepat menstabilkan harga beras nasional melalui peluncuran Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak pekan depan. Langkah ini menyusul masih tingginya harga beras di berbagai daerah yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Rapat persiapan GPM digelar hari ini di Mabes Polri, dipimpin langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo. Hadir secara langsung maupun daring, Direktur Utama Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani serta jajaran Polda dan Polres seluruh Indonesia.“Dari target 1,3 juta ton beras SPHP tahun ini, baru 8.000 ton yang tersalur. Fungsi Binmas sebagai sektor utama harus memastikan data stok akurat dan penyaluran tepat sasaran,” tegas Komjen Dedi.
Ia menambahkan, gerakan ini akan dilombakan antarsatuan wilayah untuk mendorong efektivitas pelaksanaan di lapangan, sekaligus memastikan tidak terjadi penyelewengan.
Sementara itu, Dirut Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyambut baik sinergi dengan Polri sebagai langkah strategis mempercepat distribusi. Bulog akan menyiapkan 1.514 gudang berkapasitas total 3,7 juta ton dan skema tunda bayar selama tujuh hari bagi Koperasi Polri (Primkoppol) sebagai mitra penyalur.
Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan dilakukan melalui dua skema. Pertama, langsung dari satuan wilayah ke Bulog. Kedua, melalui koperasi mitra seperti Primkoppol, Koperasi Merah Putih, dan lainnya.
Setiap konsumen dibatasi pembelian maksimal 10 kilogram, kecuali untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) seperti Maluku dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kg. Seluruh penjualan wajib mengikuti harga sesuai HET zonasi dan tidak boleh dijual kembali.
Distribusi akan menggunakan aplikasi Klik SPHP yang mengatur seluruh proses mulai dari pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan dalam delapan tahap. Harga jual wajib di bawah HET dan pembeli harus terdaftar secara digital.
Pengawasan lapangan akan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di tiap Polsek, didukung oleh Tim Pemantau Gabungan yang terdiri dari unsur Bulog, Polri, Pemda, dan Badan Pangan Nasional. Evaluasi harian juga dilakukan melalui aplikasi.
Deputi I Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa mengingatkan pentingnya kualitas beras dan transparansi. “Pastikan manfaat langsung dirasakan masyarakat. Publikasikan capaian GPM sebagai bukti nyata peran Polri menjaga stabilitas pangan.”
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf juga mengingatkan agar penyaluran tidak jatuh ke tangan spekulan atau ‘pemain besar’ melalui pendataan dan pelaporan harian yang ketat.
Polri membuka akses bagi masyarakat untuk melaporkan penyimpangan distribusi melalui Hotline 110 dan aplikasi Klik SPHP. Satgas SPHP Polri yang dipimpin Kakorbinmas akan melakukan rekapitulasi harian dan menindak tegas pelanggaran HET maupun mitra tidak resmi.
Dengan sinergi lintas sektor ini, Polri dan Bulog berharap Gerakan Pangan Murah dapat menjadi solusi konkret dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi seluruh masyarakat Indonesia.
