Tugas & Tanggung Jawab PPID Anak Perusahaan

1. Menyelenggarakan layanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Mengusulkan struktur perangkat PPID Pelaksana kepada Direksi di Anak Perusahaan;
3. Menyusun prosedur teknis atau Standard Operational Procedure (SOP) layanan Informasi Publik;
4. Menyusun dan melaksanakan program-program layanan informasi berdasarkan arah kebijakan yang telah disepakati;
5. Mewakili Anak Perusahaan dalam penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi dan/atau pengadilan;
6. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh perangkat PPID di Anak Perusahaan;
7. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
8. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik atau layak untuk dipublikasikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menyusun, mengelola dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
10. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan;
11. Menyediakan Informasi Publik dengan akurat, cepat, dan mudah diakses oleh publik;
12. Mengembangkan sistem informasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
13. Menyusun laporan bulanan hasil penyelenggaraan layanan informasi.

Wewenang PPID Anak Perusahaan

1. Menetapkan struktur perangkat PPID;
2. Menetapkan prosedur teknis penyelenggaraan layanan Informasi Publik di Anak Perusahaan;
3. Mengoordinasikan perangkat PPID dan pendukungnya dalam proses penyelenggaraan layanan Informasi Publik;
4. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan informasi publik di lingkungan Anak Perusahaan;
6. Menunjuk Kuasa yang dianggap kompeten untuk mewakili Perusahaan di dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan
7. Menetapkan dan memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sesuai pedoman layanan informasi;
8. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan tertulis.
9. Mengoordinasikan proses inventarisasi Daftar Informasi Publik dan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangan awal dari seluruh divisi;
10. Melaksanakan rapat kerja atau bentuk koordinasi lainnya dengan divisi terkait di perusahaan untuk mendukung kelancaran layanan Informasi Publik;