Jakarta, 27 Agustus 2026 — Perum BULOG mengusulkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5 triliun untuk memperkuat infrastruktur pascapanen sebagai bagian dari langkah strategis ketahanan pangan nasional dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.
Pengajuan usulan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Diskusi Strategis Pembahasan Usulan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2026” yang berlangsung di Gedung Oryza, Kantor Pusat Perum BULOG, Jakarta, Kamis (27/8). Kegiatan dihadiri Wakil Ketua dan Anggota Komisi VI DPR RI, Deputi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Jajaran Direksi Perum BULOG dan Direksi Perumnas. Adapun pimpinan rapat dalam diskusi tersebut yaitu Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bapak Adisatrya Suryo Sulisto.
FGD berlangsung secara terbuka dan konstruktif. Anggota Komisi VI DPR RI menyampaikan berbagai pertanyaan, pandangan, serta masukan mengenai rencana penggunaan PMN, kesiapan pembangunan infrastruktur, efektivitas investasi, hingga penguatan tata kelola. Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap pembangunan memberikan manfaat nyata bagi petani, masyarakat, serta ketahanan pangan nasional.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menyampaikan pandangannya terhadap upaya penguatan Perum BULOG dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Menurutnya, kemandirian pangan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun kemandirian bangsa, sehingga diperlukan kelembagaan pangan negara yang kuat serta didukung infrastruktur yang memadai.
“Kami mendukung BULOG untuk tumbuh semakin kuat dalam menjalankan tugas strategis negara, terutama dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Kemandirian bangsa salah satunya ditentukan oleh kemampuan kita memenuhi kebutuhan pangan sendiri, dan beras merupakan komoditas utama yang harus kita jaga bersama. Karena itu, kebutuhan penguatan infrastruktur BULOG ini akan kami dalami dan koordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah agar dukungan yang diberikan benar-benar mampu memperkuat sistem pangan nasional dari hulu sampai hilir,” ujar Adisatrya.
Menurut Adisatrya, dukungan terhadap BULOG juga perlu dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pangan nasional secara menyeluruh. Dengan sarana pengeringan, penggilingan, penyimpanan, dan pengolahan yang semakin baik, hasil produksi petani dapat ditangani secara lebih optimal, kualitas pangan dapat dipertahankan, dan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan serta harga akan semakin kuat.
Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. mengatakan penguatan infrastruktur menjadi kebutuhan strategis seiring semakin besarnya mandat yang diberikan pemerintah kepada BULOG dalam pengelolaan cadangan pangan nasional. Jumlah cadangan beras pemerintah yang dikelola lebih dari 5,1 juta ton setara beras membutuhkan kapasitas penyimpanan, pengeringan, penggilingan, serta pengolahan yang semakin kuat dan modern.
“Usulan PMN sebesar Rp5 triliun ini merupakan bagian dari upaya Perum BULOG untuk memperkuat kapasitas dan kesiapan infrastruktur pascapanen dalam mendukung pelaksanaan penugasan pemerintah. Dengan peningkatan penugasan persediaan menjadi 5 juta ton setara beras, diperlukan infrastruktur penyimpanan dan pengolahan yang memadai agar pengelolaan cadangan pangan nasional dapat dilakukan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.
“BULOG menyampaikan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Komisi VI DPR RI melalui dukungan ini, kami ingin memastikan hasil produksi petani dapat ditangani dengan lebih cepat dan kualitasnya terjaga, sekaligus memperkuat kemampuan negara dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat,” jelas Ahmad Rizal Ramdhani.
Kebutuhan penguatan infrastruktur tersebut semakin relevan apabila melihat besarnya aktivitas pengadaan dan pengelolaan stok BULOG saat ini. Hingga 27 Agustus 2026, realisasi pengadaan setara beras PSO telah mencapai 3,69 Juta ton atau 92,37 persen dari target tahun 2026.
Dari total PMN Rp5 triliun yang diusulkan, sebesar Rp4,40 triliun direncanakan untuk pembangunan infrastruktur utama dan Rp600 miliar untuk mendukung mekanisasi serta otomatisasi. Penguatan tersebut diarahkan pada pembangunan dan pengembangan sarana penyimpanan, Sentra Penggilingan Padi (SPP), Sentra Pengeringan Jagung (SPJ), serta Sentra Pengolahan Beras (SPB).
Secara lebih rinci, rencana penguatan sarana penyimpanan mencakup pembangunan 95 unit gudang, 8 unit silo gabah, dan 8 unit silo jagung. Pada fasilitas penggilingan padi akan diperkuat dengan 19 unit dryer gabah dan 19 unit Rice Milling Unit (RMU). Sementara untuk pengelolaan jagung direncanakan 8 unit dryer jagung, serta 8 unit mesin rice-to-rice untuk reproses beras premium pada Sentra Pengolahan Beras.
Program pembangunan dan penguatan infrastruktur pascapanen tersebut direncanakan tersebar di sekitar 100 lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Infrastruktur baru diharapkan tidak hanya memperbesar kapasitas fisik BULOG, tetapi juga meningkatkan efisiensi rantai pasok mulai dari penerimaan hasil produksi petani, proses pengeringan dan penggilingan, penyimpanan, pengolahan, hingga kesiapan komoditas untuk disalurkan kepada masyarakat.
Investasi pada infrastruktur pascapanen merupakan investasi jangka panjang bagi sistem pangan nasional. Infrastruktur yang kuat akan memberikan ruang lebih besar bagi BULOG untuk menyerap hasil produksi dalam negeri pada saat panen, meminimalkan potensi kehilangan hasil dan penurunan mutu, sekaligus memastikan cadangan pangan pemerintah dapat dikelola secara lebih efisien.
Bagi BULOG, tambahan PMN bukan semata-mata penambahan aset, melainkan bagian dari transformasi kapasitas perusahaan untuk menjawab tantangan pengelolaan pangan yang semakin besar. Dengan dukungan pemerintah dan DPR RI, BULOG diharapkan semakin kuat dalam menyerap produksi dalam negeri, mengelola cadangan pangan pemerintah, menjaga kualitas komoditas, serta memastikan pangan tersedia dan terjangkau bagi masyarakat.
Melalui penguatan infrastruktur pascapanen yang modern, terintegrasi, dan tersebar di berbagai daerah, BULOG menegaskan komitmennya untuk menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan sekaligus memperkuat kemandirian dan kedaulatan pangan Indonesia.
