Suasana audiensi antara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dengan jajaran Perum Bulog membahas peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat komunikasi publik kepada masyarakat, di Jakarta, Rabu (20/8/2025). ANTARA/HO-Humas Bulog
Jakarta (ANTARA) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Perum Bulog memperkuat sinergi untuk memastikan hak konsumen terpenuhi, terutama dalam memperoleh beras berkualitas sesuai standar.
“Kami berdialog langsung dengan Bulog agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, tidak terjebak isu simpang siur, serta lebih memahami hak-haknya sebagai konsumen,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Niti Emiliana dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
YLKI melakukan audiensi dengan jajaran Perum Bulog di Jakarta, Rabu (20/8) membahas peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat komunikasi publik kepada masyarakat.
Niti menyampaikan pihaknya melakukan audiensi karena pengaduan konsumen biasanya terkait kualitas beras, keterjangkauan harga, dan ketersediaan di pasar.
“Ini penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait isu beras yang kerap muncul di ruang publik,” ujarnya.
YLKI menekankan pentingnya keberlanjutan edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa Bulog hadir bukan sekadar sebagai penyedia beras, melainkan juga penjaga stabilitas pangan nasional.
Niti menambahkan masyarakat perlu diyakinkan negara hadir melalui Bulog untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga kesejahteraan petani.
“Transparansi informasi dan komunikasi publik yang intensif akan menjadi fondasi agar konsumen merasa tenang dan terlindungi,” jelas Niti.
Sementara itu Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto menegaskan Bulog pada prinsipnya tidak hanya berperan sebagai operator logistik, tetapi juga menjadi garda terdepan negara dalam memastikan ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat.
“Dengan adanya IInstruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, mandat kami semakin kuat menjaga stabilitas harga, ketersediaan beras yang cukup, dan kualitas yang sesuai standar,” kata Sudarsono.
Sudarsono mengakui pentingnya edukasi publik agar masyarakat memahami peran Bulog sekaligus merasa terlindungi sebagai konsumen soal perberasan.
Lebih lanjut Sudarsono mengatakan dengan audiensi itu juga memberikan pemahaman atas standar kualitas beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dimanfaatkan untuk penyaluran kepada masyarakat dalam rangka menjaga keterjangkauan.
“Standar kualitas beras CBP hasil pembelian petani dalam negeri adalah pada derajat sosoh minimal 95 persen dan broken (beras pecah) maksimal 25 persen, serta standar lainnya,” jelas Sudarsono.
