Title - 15,6 Juta Keluarga Miskin Terima Bpnt

15,6 Juta Keluarga Miskin Terima Bpnt

Jakarta, Beritasatu.com - Bantuan sosial (bansos) beras sejahtera pada September 2019 akan ditransformasikan ke dalam bantuan pangan nontunai (BPNT). Transformasi tersebut diharapkan bisa lebih tepat sasaran, karena penerima harus memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS), untuk membelanjakan kebutuhan beras dan atau telor di agen warung (e-warong).
Pada 2019, BNPT akan menyentuh 15,6 juta rumah tangga miskin (RTM) di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Nilai BPNT 2019 mencapai Rp 20,5 triliun.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemsos, Andi ZA Dulung, mengatakan mulai September 2019, rastra akan diganti dan ditransformasikan menjadi BPNT.
"September 2019 sudah tidak ada lagi rasta, bertransformasi menjadi BNPT untuk 15,6 juta keluarga miskin. Untuk besaran BPNT tahun ini masih Rp 110.000 per keluarga per bulan," katanya kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Jumat (9/8/2019).
Tahun depan, ada rencana kenaikan besaran BPNT menjadi Rp 135.000. Namun, tambahnya, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita sedang mengupayakan besarannya apakah bisa kembali naik dan menyentuh nilai Rp 150.000 per keluarga per bulan.
“Kalau kenaikan menjadi Rp 135.000 per keluarga per bulan itu sudah pasti di tahun 2020,” ucap Andi.
Sebelumnya, bansos rastra (beras raskin) pada tahun 2012 ditujukan bagi keluarga miskin dan harus menebus Rp 1.600 per kilogram beras untuk 15 kilogram per bulan. Namun, sejak 2018, transformasi rastra perlahan bertransformasi ke BPNT.
Andi menjelaskan, saat rastra diterapkan keluarga miskin berkonsep tukar-menukar. Pemerintah membeli beras melalui Bulog lalu dibagikan ke masyarakat.
Sementara di BPNT, pemerintah memberikan uang ke masyarakat melalui himpunan bank negara (BRI, BNI, Mandiri dan BTN). Para pemegang KKS bisa membelanjakan bansos itu untuk membeli beras dan atau telur. Untuk memastikan bantuan tidak diselewengkan untuk membeli barang lain, akan ada pengawasan.
Saat ini sudah ada hampir 18.000 e-warong. Namun masih ada kendala di wilayah yang minim akses internet atau blank spot. Himpunan bank-bank milik negara (Himbara) sudah menyiasati dengan skenario off line atau perekaman, lalu dipindahkan datanya ketika sudah sampai di pusat.
Selain itu kata Andi, sebaran e-warong juga akan dioptimalkan. E-warong ini bisa yang bermitra dengan himbara, dibentuk Kementerian Sosial, atau rumah pangan kita (RPK) Bulog.
Dalam basis data terpadu yang sekarang menjadi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), BPNT menyentuh 15,6 juta keluarga. Otomatis penerima program keluarga harapan (PKH) yang berjumlah 10 juta keluarga miskin juga mendapatkan BPNT.
“Dengan kartu yang sama (KKS) bisa dipakai untuk menarik BPNT setiap bulannya,” ungkapnya.
Turun
Sementara, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2018 mencapai 25,67 juta penduduk atau 9,66%. Jumlah ini turun 280.000 penduduk dibandingkan Maret 2018 sebesar 25,95 juta atau 9,82%. Pada Maret 2019 angka kemiskinan kembali turun menjadi 9,41%.
Menurut BPS, menurunnya angka kemiskinan ini disebabkan peningkatan bansos berupa PKH dan BPNT.
“Target kita di akhir 2019 ini angka kemiskinan dan ketimpangan kembali turun, dengan cara membuat mereka lebih sejahtera,” ujarnya.
Ditargetkan angka kemiskinan bisa turun menjadi 9%. Jika dilihat dari program PKH menyentuh 10 juta keluarga dan BPNT menyentuh 15,6 keluarga, maka total ada lebih dari 25,6 juta keluarga menerima bantuan.
Sosiolog Universitas Airlangga Bagong Suyanto mengingatkan, ke depan upaya pengentasan kemiskinan akan semakin berat, karena orang miskin yang masih tersisa ada pada level kronis.
Kondisi ekonominya sangat terpuruk, tidak punya modal sosial dan pengembangan potensi diri. Belum lagi ada lansia miskin, disabilitas yang tidak mampu atau terkena penyakit kronis.
“Harapan mereka tentu bukan stimulus untuk menjadi produktif tetapi bantuan yang sifatnya amal karitatif," kata Bagong saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (10/8/2019).
Bansos seperti PKH dan BPNT sangat fungsional terhadap kelompok masyarakat ini. Bagong menilai, dari survei BPS yang menyebut angka kemiskinan turun, maka bisa dibilang upaya pengentasan kemiskinan sudah pada jalurnya.
Hanya saja saat ini masih ada masalah berupa data yang masih bias dalam pemilihan target penerima manfaat. Titik krusialnya adalah pemutakhiran data.
"Data by name by address sudah terlalu lama, perlu diverifikasi sehingga memperkecil kesalahan dalam penetapan,” katanya.
Verifikasi data ini lanjutnya, diserahkan ke pemerintah daerah (pemda). Namun pemda juga punya keterbatasan melakukan verifikasi, salah satunya keterbatasan anggaran.
Oleh karena itu, sumber daya daerah harus dioptimalkan untuk verifikasi ini. Pelibatan tokoh masyarakat, unsur pemerintah terkecil di daerah harus dilibatkan untuk menyeleksi di tingkat akhir.
“Verifikasi diserahkan ke daerah, karena mereka yang lebih tahu medannya. Mestinya, memang, untuk verifikasi bukan sekadar sampling atau uji petik, tetapi di cek satu persatu," paparnya.


BERITASATU COM

AddThis Social Bookmark Button