2018, 10 Juta Penerima Rastra Beralih Ke Bantuan Pangan Non Tunai

Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, hari ini menggelar rapat koordinasi untuk pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan dilaksanakan secara masif bertahap mulai Januari 2018. Tahun depan, ada 98 kota dan 118 kabupaten di Indonesia akan mendapat bantuan jenis ini. Para penerimanya, tidak dapat mencairkan bantuan yang diberikan ke dalam bentuk uang tunai.

"Ini terkait pelaksanaan persiapan BPNT tahun 2018 yang mana dalam rapat koordinasi ini disampaikan sudah ada mekanisme kerja tim pengendali diketuai Menko PMK, dengan wakilnya dari Kepala Bappenas, dan didukung 16 kementerian lembaga, plus gubernur BI dan Ketua OJK," jelas Puan ditemui di kantor Menko PMK, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Dia memastikan, dengan kesiapan yang ada saat ini, pihaknya optimis sebanyak 10 juta warga miskin yang sebelumnya menerima beras rastra, sudah bisa dikonversi menjadi penerima BPNT. Dengan bantuan Rp 110.000 per bulan, warga miskin tinggal mendatangi e-warung untuk mendapatkan beras dan telur.

"Kurang lebih 75.500 e-warung yang akan mendukung pelaksanaan BPNT ini, dimana nantinya akan dilakukan mulai Januari tahun 2018 dan Februari 2018, dilanjutkan bulan Juli dan Agustus 2018. Memang penyalurannya ini akan dilakukan bertahap, tidak setiap bulan, karena memang itu disesuaikan dengan pelaksanaan sehingga bisa berjalan dengan baik," kata Puan.

Kartu yang lebih dikenal dengan e-wallet ini nantinya akan didistribusikan oleh bank-bank Himbara kepada warga miskin. Dengan basis data dan transaksi yang lebih tercatat dengan baik, diharapkan penyaluran bantuan pangan bisa lebih tepat sasaran dan tepat waktu kepada penerima.

"Dalam pelaksanaannya ini kami berharap bahwa pelaksanaan BPNT bisa berjalan sesuai yang kita harapkan, bantuan bisa tepat sasaran by name by adress. Kemudian tidak ada lagi pelaksanaan teknis yang mengganggu jalannya distribusi pangan non tunai," terang Puan.

Lanjut dia, pihaknya juga telah membentuk tim pelaksana khusus yang bertugas untuk mengawasi implementasi BPNT pada 10 juta penerima. Soal bantuan pangan yang dibatas hanya beras dan telur, sambungnya, lantaran kedua bahan pokok tersebut dianggap sebagai pemenuhan kecukupan gizi dan saat ini paling dibutuhkan.

"Kami sudah bentuk tim pelaksana untuk mengawasi pelaksanaan dari nanti distribusi BPNT, juga mengawal tahapan 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang akan didisribusikan lewat Kemensos dan jenis bantuannya yang hanya beras dan telur. Kenapa? Yaitu berkaitan dengan gizi dan kebutuhan masyarakat umumnya saat ini," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, berujar skema BPNT ini lebih fleksibel. Lantaran selain bisa memilih kualitas beras, penggunaan kartu e-wallet ini nantinya akan diaplikasikan untuk distribusi subsidi LPG 3 kg dan bantuan pemerintah lainnya.

"Kalau dulu ini menemukan beras jamur, beras kekuningan dan seterusnya. Nah sekarang mereka boleh pilih ada beras kualitas medium, premium, bahkan ada super plus telur. Harapannya ini akan jadi pintu masuk ketepatan waktu, sasaran, kualitas, dan ketepatan jumlah harga dan administrasi. Ini kartu combo," ungkap Khofifah.

"Dulu subsidi maka penerima rastra masih harus bayar tebusan per kg Rp 1.600. Beras 15 kg bayar Rp 24.000. 2018 tidak ada lagi subsidi, yang ada adalah bansos. Jadi mereka terima rastra, enggak ada harga tebusnya. Per hari ini 112 kabupaten dan 60 kota yang sudah update datanya," imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, menyatakan peran Bulog bisa tetap sebagai penyalur rastra lantaran masih ada sekitar 5,5 juta keluarga miskin yang berlum terkonversi BPNT di tahap awal. Selain itu, perusahaan pelat merah itu juga bisa menjadi supplier untuk e-warung yang menyediakan beras bagi penerima bantuan.

"Pentahapan capai 10 juta BPNT, berarti masih ada 5,5 juta yang masih menerima rastra. Itu tetap jadi tanggung jawab Bulog. Jangan lupa, 10 juta penerima kartu tadi harus belanja ke e-warung, toko itu perlu dapat pasokan beras, Bulog sangat mungkin jadi supplier kepada toko-toko di seluruh Indonesia yang tergabung dalam e-warung," pungkas Bambang.

Selain Kepala Bappenas dan Menteri Sosial, ikut hadir dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly. (ega/hns)

AddThis Social Bookmark Button