Pengusaha Dukung Penataan Perberasan

JAKARTA – Pelaku usaha mendukung penataan industri perberasan oleh pemerintah melalui kebijakan harga eceran tertinggi (HET) atas komoditas tersebut. Kebijakan HET perlu dilihat sebagai semangat pemerintah untuk menata manajemen perberasan di Tanah Air, sehingga berkeadilan bagi petani, pedagang, maupun konsumen. Pemerintah memberlakukan HET beras secara efektif pada 18 September 2017.
Ketua DPD Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) DKI Jakarta Nellys Soekidi mengungkapkan, berbicara beras tidak bisa sepotong-potong namun harus dari hulu hingga hilir.
“Kalau harga terlalu tinggi, kasihan konsumen, kalau harga terlalu rendah, kasihan petani. Semua harus ada batasannya. Kalau tidak ada HET, bisa dibayangkan berapa harga beras pasaran. Tidak akan ada batasan di langit,” ucap Nellys seperti dilansir situs resmi Kementerian Pertanian di Jakarta, kemarin.
Berdasarkan data di lapangan, pasokan ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) masih normal dengan kisaran sekitar 40 ribu ton per hari. Pasokan beras medium ke PIBC memang menurun sekitar 15-20%, namun hal itu dinilai masih wajar. Pada masa panen pada September hingga November atau sering disebut sebagai masa panen apitan, produksi padi memang cenderung menurun, tapi beras yang dihasilkan berkualitas baik.
Dengan kondisi seperti ini, kata dia, Bulog diharapkan bisa menghentikan pengadaan beras dan meningkatkan pemantauan. Beras hasil panen harus dibiarkan mengalir ke pasar, sehingga harga di pasar tetap normal, baik untuk premium maupun medium. Dengan begitu, HET akan efektif dengan sendirinya.

AddThis Social Bookmark Button