Detil Berita

Sub Divre Madiun Siap Tangani Pengelolaan Kedelai

Sub Divre IV Madiun, Jawa Timur, siap menangani pengelolaan kedelai di wilayahnya jika kebijakan tersebut mulai diberlakukan oleh pemerintah.

"Kami yang di daerah siap menjalankan kebijakan tersebut. Semuanya tergantung perintah dari pemerintah pusat," ujar Kepala Bulog Sub Divre IV Madiun Taufan Akip kepada wartawan, Kamis.

Menurut dia, Bulog tidak akan bingung jika kebijakan tersebut mulai diterapkan karena sebelumnya Bulog memang pernah menangani tata niaga sejumlah komoditas lain selain beras. Hal ini juga didukung oleh adanya gudang yang memadai.

"Dulu Bulog memang pernah menangani pengelolaan komoditas lain selain beras. Seperti gula pasir, jagung, dan juga lainnya," kata dia.

Taufan menjelaskan, hal lain yang tak kalah penting jika kebijakan tersebut mulai diberlakukan adalah adanya penyesuaian anggaran. Sebab, selama ini anggaran yang ada hanya cukup untuk biaya pemeliharaan dan pengadaan beras.

"Diharapkan pada saat aturan tersebut berlaku, akan ada penyesuain anggaran dari pusat. Sehingga tidak mengganggu pengelolaan komoditas beras yang selama ini sudah berlangsung," terangnya.

Sebelumnya, Presiden telah menginstruksikan agar Bulog segera mengambil alih pengelolaan kedelai. Ini demi mengatasi kelangkaan dan naiknya harga kedelai saat ini agar dapat dikontrol seperti beras.

Pemerintah menilai, pengelolaan kedelai yang dilakukan oleh bulog ini merupakan solusi jangka panjang yang diambil setelah pemerintah mengambil solusi jangka pendeknya dengan menghilangkan pajak impor kedelai hingga 0 persen.

Dengan diambil alihnya pengelolaan kedelai oleh bulog ini, diharapkan akan menjaga persediaan dan stabilitas harga komoditas tersebut di pasaran.

Sementara, pantauan di sejumlah pasar tradisional di Kota Madiun, seperti Pasar Besar Madiun, Pasar Sri Jaya, dan Pasar Sleko, diketahui harga kedelai baik lokal maupun impor stabil tinggi antara Rp8.000 hingga Rp8.200 per kilogram. Keadaan ini telah berlangsung selama sebulan terakhir dan membuat sejumlah perajin tahu dan tempe terancam bangkrut.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun mencatat, tingginya harga kedelai tersebut juga memicu terjadinya inflasi di kota setempat selama Juli 2012, dengan laju mencapai 0,72 persen. (pso-072)