Detil Berita

Dahlan : Direksi BUMN Penerima PSO Harus Kreatif

Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta direksi dan komisaris perusahaan milik negara penerima dana subsidi penugasan pelayanan publik ("public service obligation/PSO) untuk lebih kreatif dan berbisnis di luar kebiasaan sehingga tidak hanya mengandalkan dana APBN.

"Direksi BUMN harus semakin kreatif, jangan berbisnis "as usual"(yang biasanya,red)tetapi harus berani mencari terobosan untuk menambah penghasilan perusahaan," kata Dahlan di sela "BUMN Breakfast Meeting" dengan tema Refleksi 2011 & Outlook 2012, "Dengan Akselerasi Kinerja, BUMN Siap Menghadapi Dampak Krisis Global", di Jakarta, Rabu.

Menurut Dahlan, masalah yang dihadapi BUMN penerima PSO selama ini adalah tidak kreatifnya para pejabat pengambil keputusan untuk melihat segala peluang bisnis yang ada sehingga hanya menengadahkan tangan kepada pemerintah.

Ia menjelaskan, sesungguhnya penunjukan suatu BUMN untuk melaksanakan PSO didasarkan pada keperluan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.

"PSO sebagai tugas negara harus dilakukan dengan sepenuh hati, namun jangan PSO itu justru dibisniskan kemudian para direksi di dalamnya tidak berpikir yang lain," tegasnya.

Dahlan yang mantan Direktur Utama PT PLN ini juga menekankan agar direksi tidak terlalu mengandalkan bisnis PSO apalagi menikmatinya.

"Kalau ada BUMN yang meminta agar PSO dikurangi ya... ini merupakan prestasi besar. Artinya direksi dan pejabat di perusahaan itu telah mampu mengemban amanah tidak hanya sekedar menerima PSO tetapi dapat mengurangi beban negara," ujarnya.

Dengan kata lain ditambahkan Dahlan, bahwa dana PSO jangan sampai dijadikan lahan korupsi yang bekerja sama dengan para politisi.

"Direksi BUMN jangan pula ngobjek PSO, tetapi harus mampu menciptakan bisnis baru bagi perusahaan," ujarnya.
Ia mencontohkan tiga perusahaan pengemban tugas PSO yang sedang dalam pemantauan BUMN yaitu PT Pertani, PT Sang Hyang Seri dan Perum Bulog bersinergi menyewa lahan untuk ditanami padi dengan mengandalkan kemampuan dan latar belakang masing-masing perusahaan.

"Silahkan mereka bersatu membentuk usaha baru, dengan catatan dilakukan melalui kajian mendalam sehingga mampu menciptakan pendapatan dan nilai tambah bagi perusahaan," katanya.

Dahlan menambahkan, bukan hanya di sektor pangan, BUMN penerima PSO di sektor lainnya juga harus cepat-cepat merealisasikan pemikiran-pemikiran kreatifnya.

Menurut catatan DPR melalui Komisi VI menyetujui pemberian PSO sekitar Rp2 triliun dalam APBN 2012, terdiri atas PT Pelni Rp897,6 miliar, PT KAI Rp770 miliar, Perum LKBN Antara Rp84,79 miliar, serta PT Pos Indonesia Rp272,45 miliar.


Sumber : Antara